A A A

Efisiensi Biaya Pengobatan

Kesehatan itu mahal adalah yang paling penting dalam hidup ini. Karena itu, orang menempuh berbagai cara untuk menjaga dan merawat kesehatan. Apalagi biaya perawatan dan pengobatan penyakit semakin melangit.

Apabila membahas mengenai efisiensi biaya pengobatan rasanya akan turut pula menyentuh pembicaraan mengenai obat karena obat merupakan komponen penting dalam upaya pelayanan kesehatan bahkan penggunaan obat dapat mencapai 40 % dari seluruh biaya pelayanan kesehatan.

Namun pada kenyataan di lapangan, sering kali sulit bagi konsumen untuk melakukan efisiensi biaya kesehatan dikarenakan struktur harga obat yang tidak transparan dan tidak memiliki standar yang jelas. Sebagai contoh, sebuah obat dapat memiliki perbedaan harga yang cukup besar ketika dibeli di apotek yang berbeda. Apalagi dengan adanya kenaikan BBM sekarang ini yang tentu akan mempengaruhi struktur harga obat.

Multifaktor Inefisiensi Obat

Untuk diketahui terdapat banyak faktor yang mempengaruhi harga obat. Di antara faktor-faktor tersebut adalah pengadaan bahan baku obat yang masih mengandalkan pasokan impor. Banyaknya penggunaan bahan impor ini cukup banyak mempengaruhi tingginya harga obat. Untuk itu, sejalan dengan tahun kebangkitan jamu Indonesia pada tahun ini, diharapkan pengembangan potensi jamu Indonesia dapat berjalan baik sehingga mampu mencapai kualitas setara dengan obat sintetik yang pada saat ini sangat mengandalkan bahan baku impor.

Sering kali pasien kesulitan untuk melakukan efisiensi dalam investasi kesehatannya. Padahal ketika telah menyangkut kesehatan, pasien tentu akan mengutamakan kualitas dan relatif kurang memedulikan biaya yang harus dikeluarkan. Sering kali pasien sulit memprediksi biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pengobatan yang pada akhirnya dapat membuat pasien enggan untuk mengakses layanan kesehatan karena kekhawatiran harus menanggung biaya yang besar.

Untuk itu, pemerintah segera akan menerapkan sistem INA-DRG (Indonesia Diagnosis Related Group) yang menyetarakan standar pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah. Ini mencakup standar nasional mengenai berapa biaya yang harus dikenakan untuk diagnosis tertentu. Diharapkan standardisasi ini bukan saja berguna bagi masyarakat kecil, tetapi juga bagi golongan menengah atas yang sering berobat ke luar negeri mengingat bahwa rumah sakit di dalam negeri pun menerapkan tarif standar yang lebih terjangkau.

Efisiensi biaya kesehatan akan terkait juga dengan sebuah pelanggaran kode etik profesi kedokteran yakni praktek dokter yang sekaligus langsung memberikan obat kepada pasien (self dispensing). Praktek dispensing sebenarnya membuka celah bagi oknum dokter untuk memberikan obat tertentu tanpa berdasarkan pertimbangan klinis yang benar karena tidak adanya pengawasan dari pihak ketiga. Kondisi ini diperparah oleh industri farmasi yang menjalin hubungan bisnis dengan sebagian oknum dokter untuk meresepkan suatu jenis obat dengan merek tertentu. Padahal seharusnya pasien memiliki hak untuk dapat memilih obatnya sesuai kemampuan dengan tidak mesti bergantung pada merek tertentu.

Dalam hal pemilihan jenis obat, penggunaan obat generik memang bisa membantu efisiensi biaya kesehatan, namun sayangnya terkadang tidak semua obat generik tersedia di pasaran. Di lapangan, penggantian obat (dari paten ke generik) sehingga tidak sesuai resep dapat menimbulkan masalah. Arogansi oknum yang mencantumkan tulisan ”tidak boleh diganti tanpa seizin dokter” pada resep menunjukkan ketidakpahaman tentang peraturan yang berlaku. Padahal semua obat yang resmi beredar (termasuk obat generik) telah memenuhi standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).

Selain itu biaya promosi dan distribusi obat cukup banyak mempengaruhi tingginya harga obat di tingkat konsumen. Biaya produksi obat dapat menjelma berlipat-lipat saat sampai di konsumen akibat besarnya biaya promosi ini. Sayang belum banyak promosi obat yang bersifat mendidik konsumen. Tingginya pengeluaran biaya kesehatan karena penggunaan suplemen yang tidak rasional ditengarai karena sebagian iklan obat yang menyesatkan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan, 24 persen dari 234 iklan obat yang dipantau tidak memenuhi standar atau masih belum memenuhi ketentuan yang berlaku.

Belum lagi dengan fenomena obat palsu yang terus merebak. Alih-alih sembuh dari penyakit, namun bisa jadi penyakit pasien menjadi bertambah parah ataupun sampai meninggal dunia. Penggunaan obat-obat palsu akan sangat meninggikan biaya kesehatan oleh karena itu perlu segera ditanggulangi oleh semua pihak terkait baik pemerintah, produsen maupun masyarakat sebagai pengguna akhir.

Solusi Multidimensi

Untuk melakukan efisiensi biaya kesehatan, pasien harus kritis dan aktif dalam proses pengobatan. Tapi jangan diartikan menahan pengeluaran biaya kesehatan untuk sesuatu yang perlu dilakukan seperti menunda pemeriksaan ketika timbul gejala yang mencurigakan. Sebagian penyakit dapat lebih mudah ditangani jika telah dideteksi ketika masih berada dalam tahap awal perkembangannya. Pepatah lama ”Mencegah lebih baik daripada mengobati” rasanya masih relevan untuk dipraktekkan.

Kebijakan terkait obat selayaknya merupakan kebijakan yang bersifat multidimensi dan menyentuh setiap aspek yang melingkupi dan mempengaruhi karakteristik obat. Akan sulit menyelesaikan permasalahan bidang obat hanya dengan menggunakan satu sudut pandang pendekatan. Untuk itu diperlukan suatu konsep sinergis dan melibatkan semua pihak terkait mulai dari pemerintah, pebisnis, perguruan tinggi dan masyarakat.